SEKATO.ID, JAMBI – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menggelar acara coffee morning bersama para awak media pada Jumat (12/12). Dalam forum santai namun penuh makna ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi, menyoroti pentingnya koreksi publik terhadap berbagai program pemerintahan, siapa pun pemimpinnya.
Menurut Saiful, tanpa evaluasi yang jelas dan target yang terukur, tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea IV UUD 1945 akan sulit tercapai.
“Kurangnya koreksi terhadap progres program pemerintahan membuat banyak persoalan tidak selesai. Kita harus melihat, sudah sejauh mana target-target itu berjalan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Saiful juga memaparkan capaian kinerja Ombudsman Jambi sepanjang tahun 2025. Hingga akhir tahun, tercatat 295 laporan pengaduan masuk ke Ombudsman, dan 95 persen di antaranya telah diselesaikan. Mayoritas laporan berkaitan dengan maladministrasi, seperti keterlambatan layanan dan penundaan berlarut yang sering dialami masyarakat.
“Jenis pengaduan yang paling dominan adalah pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keterlambatan, penundaan, hingga perbuatan melawan hukum masih sering ditemukan dan dilaporkan ke Ombudsman,” jelas Saiful.
Ia menekankan bahwa Ombudsman berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan layanan publik. Baik pelapor maupun terlapor, kata Saiful, berhak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan dan keadilan administrasi.
Tak hanya soal pengawasan, Saiful juga menyoroti hubungan pejabat publik dengan rekan-rekan pers. Ia menegaskan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban untuk bersikap terbuka dan responsif.
“Saya menekankan, pejabat publik jangan menolak atau bahkan menghindar dari pertanyaan wartawan. Hindari kata ‘no comment’. Berikanlah tanggapan yang layak, karena kalian adalah pejabat publik,” pesannya.
(Ara)
Discussion about this post