Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS, Bupati Anwar Sadat: “Kerja Nyata Bukan Sekedar Konsep”

SEKATO.ID | KUALATUNGKAL — Bupati Tanjungjabung Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag hadiri Monitoring dan Evaluasi penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Tanjab Barat, Kamis (02/09/2021).

Kegiatan evaluasi ini juga turut dihadiri oleh Kejari, sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD dan Instansi serta kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Tanjungjabung Barat.

Mengawali sambutannya, Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag mengatakan berdasarkan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan terhadap sistem penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemkab Tanjab Barat saat ini, pada umumnya masih kurang sinkronisasi antara hasil penilaian kinerja individu dengan penilaian kinerja perangkat daerah. Menurutnya, Hal ini terjadi akibat penyusunan perencanaan kinerja PNS dalam bentuk sasaran kinerja pegawai yang belum tepat.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan ditengah kesibukan, ada agenda besar yang harus diselesaikan dan ada persoalaan yang sudah seperti benang kusut yang harus kita urai, hal ini sangat menuntut inovasi dan kreatifitas untuk menyelesaikannya.

“Sebagai agen perubahan, kepada OPD yang diminta kerja nyatanya, bukan hanya sekedar konsep dan untuk kita bersama saling bahu membahu agar program ini tepat sasaran dan tidak ada pemborosan, mudah-mudahan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita bersama,” ujar Bupati

“Seperti mengenai optimalisasi aset,diharap mobil-mobil dinas itu dijaga, dirawat dan dibersihkan, jangan karena itu mobil pemerintah bukan mobil pribadi jadi tidak di rawat dan untuk kepala OPD agar menghimbau kepada staf nya untuk tidak berada diwarung kopi pada jam kerja”, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Tanjung Jabung Barat Togar Rafilion, SH mengatakan penanganan pada saat ini ada 25 SKK yang mengajukan baru 10 SKK dan akan menyusul sekitar 50 SKK lagi.

“Kita sebagai instansi pemerintah harus melaksanakan kegiatan ini dengan aman, dan mari kita bekerjasama walaupun dengan waktu yang terbatas dan kami akan tetap memantaunya.” Sebutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU oleh 10 stakeholder diantaranya sekretariat daerah, Dinas P3AP2KB, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD KH. Daud Arif dan Perumda Tirta Pengabuan.

Kemudian melaksanakan penyampaian materi RPJMD, Reformasi Birokrasi(RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Penilaian Kinerja PNS disampaikan oleh OPD terkait.