SEKATO | JAMBI – Sejumlah Atlet Disabilitas dan Pengurus National Paralympic Comite (NPC) Provinsi Jambi melakukan aksi protes di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/08/22).
Para atlet merasa diskriminasi atau tidak ada keadilan bagi pemerintah terhadap penyandang Disabilitas masih kerap terjadi di Provinsi Jambi.
Seperti saat mengikuti kegiatan Paralimpik Nasional di Papua beberapa waktu lalu.
Puluhan medali baik emas, perak dan perunggu telah diraih oleh atlet dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Jambi di berbagai pertandingan dan perlombaan tingkat nasional sejak 2016 lalu hingga sekarang.
Namun, NPC Provinsi Jambi masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah Provinsi Jambi.
Pasalnya, rencana alokasi anggaran untuk NPC Provinsi Jambi tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk komite olahraga atau KONI.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, alokasi anggaran untuk NPC hanya 450 juta. Angka ini jauh lebih kecil atau hanya 6 persen dari rencana anggaran yang diperuntukkan KONI yang mencapai Rp 7,5 milyar.
Dikutip dari Laman PilarJambi.com, Koordinator Aksi, Muhammad Usman mengungkapkan diskriminasi terhadap atlet Disabilitas sangat nyata saat berlaga di Papua lalu.
“Mulai dari uang saku yang hanya Rp 50ribu per hari, itu yang sangat jauh berbeda dengan yang kita harapkan dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita disana,” katanya dengan suara lantang.
Bahkan, kata Usman selama di Papua pihaknya harus makan seadanya di tambah mengontrak rumah yang dianggap tidak layak.
“Kita bandingkan dengan sebelah tentu sangat jauh dengan yang didapatkan atlet dari sebelah, mereka dapat akomodasi Rp 7 miliar lebih sedangkan kita hanya Rp 450 juta,” tambahnya.
Dari anggaran tersebut, tidak sebanding dengan prestasi yang banyak diraih oleh atlet Disabilitas provinsi Jambi.
“Apa artinya 9 Medali Emas, 12 Medali Perak, 13 Medali Perunggu namun yang kita dapat justru diskriminasi,” tegasnya.
Usman juga menyampaikan, Pengurus NPC Provinsi Jambi telah menemui dan berkomunikasi dengan Gubernur Jambi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ketua Komisi 4 – Ketua Badan Anggaran – Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan permohonan penambahan anggaran.
“Namun hingga sidang paripurna pengesahan KUA – PPAS dilaksanakan, anggaran untuk NPC Provinsi Jambi belum ditambah,” ujarnya.
Padahal, Gubernur Jambi Al Haris menargetkan kontingen NPC Jambi masuk 10 besar di Peparnas XVIII Sumatera Utara – Aceh mendatang.
“Rasanya, sangat sulit untuk mewujudkan target tersebut jika anggaran yang disiapkan hanya Rp 450 juta,” tegasnya.
Dari keterangannya, pemerintah berkali-kali menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan disabilitas. Pemerintah bertekad mewujudkan kesetaraan perlakuan warga disabilitas. Pemerintah ingin meniadakan diskriminasi kebijakan dan perlakuan terhadap warga disabilitas.
“Namun, diskriminasi tersebut masih ada. Ini bisa dilihat perlakuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi saat mempersiapkan kontingen atlet yang akan bertanding di PON dan Peparnas Papua Tahun 2021. Anggaran untuk atlet NPC jauh berbeda dengan atlet PON,” jelasnya.
Secara perbandingan atas diskriminasi pemerintah provinsi terhadap atlet Disabilitas, Usman mengatakan dalam rangkaian Pelatda atlet PON selama beberapa bulan, 1 bulan diantaranya atlet ditempatkan di hotel. “Mereka mendapat jatah makan tiga kali sehari dengan menu yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi atlet,” jelasnya.
Sementara itu, atlet NPC melaksanakan Pelatda selama tiga bulan tanpa diinapkan di hotel. Pengurus NPC akhirnya mencarikan kontrakan rumah bedeng di dekat Stadion Mini Telanaipura untuk atlet disabilitas. Rumah bedeng tersebut memiliki 2 kamar dan diisi 10 atlet. Atlet lainnya diinapkan di sekretariat NPC Kabupaten Batanghari.
“Tidak ada anggaran makanan untuk para atlet disabilitas. Untuk menyiasatinya, pengurus NPC iuran dana untuk memasakkan lauk makan siang dan makan malam. Atlet memasak nasi sendiri. Karena keterbatasan anggaran ini, tidak ada penyiapan sarapan untuk para atlet. Hampir setiap pagi buta, atlet berangkat latihan tanpa sarapan. Mereka berlatih harus menahan perut perih karena lapar,” jelasnya.
NPC Provinsi Jambi ingin diskriminasi tersebut dihilangkan. “Kami ingin diperlakuan secara setara dan diberikan anggaran yang cukup,” ujarnya.
Saat didang paripurna di DPRD Provinsi Jambi dalam agenda pengesahan KUA PPAS 2023 pada Jumat 19 Agustus 202, pengurus dan atlet NPC Provinsi Jambi menuntut:
- Hilangkan diskriminasi terhadap atlet disabilitas Provinsi Jambi
- Berikan anggaran untuk pembinaan atlet disabilitas dalam jumlah yang memadai sehingga seluruh kegiatan pembinaan dan pelatihan atlet menuju Peparnas XVII Sumatera Utara – Aceh bisa terlaksana dengan baik.
Untuk diketahui, National Paralympic Committee (NPC) adalah komite olahraga untuk atlet disabilitas. NPC melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga disabilitas.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, NPC Provinsi Jambi memperoleh dukungan dana dari pemerintah daerah.
NPC Provinsi Jambi berhasil meningkatkan prestasi atlet disabilitas. Pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV Jawa Barat Tahun 2016, atlet NPC Provinsi Jambi meraih 1 medali emas, 7 perak, dan 8 perunggu, menempati peringkat ke-21. Sementara, pada Peparnas XVI Papua Tahun 2021, kontingen Jambi sukses memperoleh 9 emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Peringkatnya melonjak ke posisi 12. (**)
Discussion about this post