SEKATO.CO.ID | JAMBI- Salah satu indikator yang membuat pemerintahan di suatu negara ataupun daerah itu dikategorikan berhasil adalah tingkat pendidikan serta pelayanan kesehatan yang baik.
Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan pun menjadi program utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun sayangnya, terkadang justru persoalan kesehatan malah menjadi permasalahan krusial bagi pemerintah yang cukup sukar untuk diatasi secara cepat.
Di Provinsi Jambi sendiri, masalah kesehatan masih menjadi PR serius yang harus segera dibenahi agar Jambi dapat menjadi daerah maju sama seperti Provinsi lainnya seperti, DKI Jakarta atau Sumatera Utara.
Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi, Elpisina mengatakan bahwa dirinya ingin kedepan anggota DPR RI yang merupakan perwakilan masyarakat Jambi di Senayan, dapat berjuang untuk menambah sarana prasarana kesehatan yang saat ini dirasa belum cukup memadai.
“Saya pikir di Jambi ketersediaan sarana prasarana kesehatan masih kurang, karena kalo kita bicara rasio antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, disitu nampak bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Jambi ini masih perlu ditambah,” ujarnya.
Dia mengamati, untuk di Provinsi Jambi sendiri masih banyak rumah sakit yang belum dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang cukup dan sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada.
Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut juga berpendapat persoalan kesehatan yang masih banyak terjadi di Jambi ini yaitu kerumitan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Kemudian kita juga melihat terkait pengobatan gratis ini ada birokrasi yang cukup panjang, nah ini yang perlu kita pangkas,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat yang ingin berobat sudah pasti dalam kondisi yang mendesak, sehingga apabila ada birokrasi yang cukup panjang dan rumit tentu akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan haknya yakni pengobatan secara cepat.
“Saya juga ingin BPJS punya ruang tersendiri disetiap rumah sakit, untuk memperpendek birokrasi bagi masyarakat yang ingin berobat agar masyarakat tidak bolak-balik,” jelasnya.
Pria yang saat ini juga tengah menempuh pendidikan jenjang doktoral itu pun mengungkapkan, kondisi lain di Jambi yang saat ini menurutnya cukup memprihatinkan adalah masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Tidak semua masyarakat diberikan atau memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan gratis,” katanya.
Elpisina pun berharap, pemerintah pusat maupun daerah kedepan dapat lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan persoalan kesehatan yang merupakan hak asasi bagi masyarakat tersebut.
“Kedepan pihak BPJS dan pemerintah harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post