Heboh!!! Bupati Solok Ngamuk Diparipurna DPRD, Pengesahan APBDP 2021 Ditunda

SOLOK — Bupati Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Epyardi Asda membuat heboh ia ngamuk diparipurna DPRD saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P) 

Akibat hal itu pengesahan APBD-P 2021 Kabupaten Solok, Sumatra Barat tersebut ditunda. Kejadian itu terjadi pada Jumat (24/9/2021).

Bupati Kabupaten Solok tersebut merupakanPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang sedang berseteru dengan Ketua DPRD Dodi Hendra itu marah-marah dan mengamuk di gedung DPRD Solok.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Bupati Epyardi terlihat beradu argumen dengan anggota Dewan sesaat setelah sidang dimulai. Sejumlah anggota Dewan langsung melakukan interupsi terkait persoalan legalitas Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra sebagai pimpinan sidang

Badan Kehormatan (BK) DPRD Solok sebelumnya menjatuhkan sanksi dan merekomendasikan agar Dodi Hendra dicopot dari Ketua DPRD. Akan tetapi keputusan tersebut tidak dianggap oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Karena sudah ada surat Gubernur, kita akui Dodi Hendra masih Ketua DPRD. Jadi hari ini kita tunda dulu pembahasan soal APBD, nanti kita bahas,” kata salah seorang anggota Dewan seperti dilihat dari detik com dengan judul “Bupati Solok Sumbar Ngamuk, Sidang Paripurna DPRD Ditunda” 

Kalimat itu langsung diinterupsi anggota Dewan yang lain yang meminta paripurna mengembalikan dulu posisi Dodi sebagai Ketua DPRD.

“Kalau Dodi dimakzulkan lewat paripurna, mohon paripurna ini juga mengembalikan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD,” sahut yang lain.

Mendengar pernyataan-pernyataan anggota Dewan itu, Bupati Epyardi, yang duduk di samping pimpinan Dewan, ikut serta pula melakukan interupsi.

“Mohon izin, saya sebagai undangan di sini. Undangan yang saya dapat di sini sebagai bupati adalah…” kalimat Epyardi terpotong karena ada anggota Dewan berbaju hijau yang langsung menyambar interupsi memprotes bahwa Epyardi Asda belum waktunya berbicara dalam persidangan itu.

“Ini Bupati main-main ini, apa hak Saudara untuk interupsi. Saudara belum dipanggil untuk bicara, ini ruangan paripurna, ruangan DPRD,” ujar salah satu anggota Dewan. Protes itu ternyata datang dari Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok Dendi.

“Saudara jangan nunjuk-nunjuk saya,” ujar Dendi saat melihat Epyardi menunjuk-nunjuk dirinya sambal berdiri

Adu mulut berlanjut hingga Epyardi meninggalkan tempat duduknya. Pimpinan Dewan berusaha mencegah, namun Epyardi tetap berlalu. Saat melewati kursi-kursi anggota Dewan, ia kembali menunjuk-nunjuk anggota Dewan yang dimaksud. Akibat insiden itu, rapat paripurna DPRD Solok akhirnya ditunda

Ribut-ribut di Kabupaten Solok belakangan semakin panas setelah adanya konflik antara Ketua DPRD Dodi Hendra dengan Bupati Epyardi. Salah satu kasusnya soal pencemaran nama baik, yang kini masih bergulir di Polda Sumbar.

Konflik itu kemudian juga berimbas di kalangan internal DPRD setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan keputusan memecat Dodi sebagai Ketua DPRD pada 30 September 2021

Posisinya diisi oleh pelaksana tugas, namun keputusan tersebut tidak dianggap oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam surat yang dikeluarkan 16 September 2021 dan ditandatangani Sekda Provinsi Sumbar Hansastri, Pemprov Sumbar menegaskan Ketua DPRD Kabupaten Solok masih dijabat oleh Dodi Hendra.

Legalitas itulah yang dipertanyakan para anggota Dewan. Mereka menyebut posisi Dodi harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum paripurna dimulai