Haknya Tak Dibayar, Pensiunan PNS Asal Kualatungkal ini Ingin Bertemu Presiden

SEKATO.CO.ID | JAMBI – Siti Zubaidah, pensiunan guru di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ingin sekali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Wanita berumur 63 tahun ini meminta haknya sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang tak dibayar.

Untuk mendapatkan haknya, Zubaidah yang telah mengabdikan 30 tahun ini bahkan telah melakukan upaya hukum melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dan menang. Bahkan putusan banding dan kasasi Mahkamah Agung (MA) berpihak kepadanya.

Namun hak perempuan berlamat di Jalan H Hasyim Beringin Ujung RT 08, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ini belum juga dibayarkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi selaku tergugat beralasan belum melaksanakan putusan hukum yaitu membayar hak penggugat selaku pensiunan guru bahasa Inggris di MAN Kualatungkal karena ingin berkoordinasi dengan BKN.

Kuasa hukum Siti Zubaidah, Ineng Sulastri, mengatakan, pihaknya sudah menyurati Kanwil Kemenag untuk menjalankan putusan kasasi itu, namun hingga kini belum dilaksanakan.

“Kami sudah surati, tapi alasannya ingin berkoordinasi dulu dengan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang dan konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Agama di Jakarta,” kata Ineng.

Sementara itu, Siti Zubaidah mengungkapkan sebagai pensiunan PNS dirinya belum menerima semua hak yang seharusnya diterima bahkan sampai ke ranah hukum dari PTUN sampai MA. “Atas rahmat dan kehendak Allah saya menang,” ujarnya.

Karena haknya belum dibayar, Zubaidah yang sudah berumur 63 tahun terpaksa berjualan jamu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dia juga menerima pesanan masakan secara online, untuk membayar hutang.

“Gaji saya distop sementara saya masih berbaring karena habis operasi. Rumah saya jual untuk melunasi kredit rumah di bank, itulah tanggung jawab saya kepada pemerintah dan saya hidup di kontrakan,” ujarnya.

Saat ini, Zubaidah mengaku keinginannya hanya satu dipanggil Presiden agar kedua lembaga ini tidak meremehkan hukum di negara Indonesia. “Saya percaya pemerintah tidak membiarkan anak bangsanya yang telah mengabdi untuk mencerdaskan bangsa selama hampir 30 tahun,” kata Zubaidah.

Dia juga ingin Presiden memberi sanksi tegas kepada kedua instansi agar melaksanakan putusan MA dan membayarkan hak-haknya. “Sekali lagi saya mohon bapak Joko Widodo selaku Presiden RI menuntaskan masalah saya,” sebutnya berharap. (**/MJ)