SEKATO.ID | KOTA JAMBI — Kondisi Bank Jambi hari ini, memang harus menambah modalnya. Ini diketahui berdasarkan laporan dari Kepala Bank Jambi, jika kebutuhan Bank Jambi sampai 2024 adalah Rp3 Triliun. Dan saat ini Bank tersebut hanya punya modal Rp1,8 Triliun. Jadi harus mencukupi kekurangan sekitar Rp600 Miliar lagi hingga 2024.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (22/11).
Dalam sambutannya, saat membuka Rapat tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Bank Jambi ini dari segi perspektif bisnis bank, sebetulnya cukup baik dan menjanjikan. Buktinya, Bank Jabar menawarkan Bank Jambi dengan kerjasama dalam bidang kelompok usaha Bank. Dan Bank ini berminat nanti membeli saham seri B Bank Jambi.
Menurut Al Haris, ini terbukti, dari kita mendapatkan deviden tiap bulan. Hanya masalahnya umumnya adalah; anggaran APBD bupati walikota ini pasca recofusing kemarin cukup tinggi, DAO turun, dan dana bagi hasil menjadi turun. Ini persoalan sebenarnya, sehingga APBD kab/kota di Provinsi Jambi menurun, karena dihadapkan dengan pangan dasar harus terpenuhi, jika tidak ingin didemo masyarakat.
Contohnya; mandatoris infrastruktur, bidang pendidikan dan kesehatan, harus dikeluarkan. Ditambah 2024 nanti semua daerah akan melaksanakan Pilkada, artinya Bupati/Walikota harus menganggarkan Pilkada, sehingga harus menyisihkan anggaran untuk Pilkada,” jelasnya.
“Maka dari itu, kita bedah bersama-sama, semoga ada solusinya. Saya ingin modal terpenuhi di tahun 2024 yang akan datang. Pada hari ini saya memohon tanggapan Bupati/walikota se-Provinsi Jambi. Intinya teman-teman semua sepakat bahwa kita perlu menambah modal, tinggal lagi kita bicara dimana sumbernya,” ujar Al Haris.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Halcon menjelaskan permasalahan Bank Jambi. Bahwa upaya untuk mendorong modal inti Bank Jambi sudah ada titik cerahnya dari Taspen. Serta telah didorong oleh Kementerian Dalam Negeri dan OJK.
Ditambahkan Yunsak, dan tentu dorongan ini akan lebih efektif efisien apabila juga dapat dilakukan juga oleh seluruh stakeholder DPD di daerah, sehingga benar-benar dapat meningkatkan modal inti BPD seluruh Indonesia. Lebih khusus PBB, yang belum bisa memenuhi ketentuan modal minimum pada tahun 2024 nanti.
Untuk itu, dalam pertemuan ini, menurut Yunsak, pihaknya berharap agar peningkatan modal Bank Jambi mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan shareholder Bank Jambi. Baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
Begitu juga, harapan kepada pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, termasuk yang selalu mendukung peningkatan modal Bank Jambi sehingga dapat memenuhi modal inti Rp3 Triliun pada tahun 2024.
Yunsak juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pertemuan ini, khususnya kepada Gubernur Jambi dan juga kepada Direktur BUMD dan PNB BMD Kemendagri pada departemen otoritas.
Sementara itu, Pejabat Kementrian Dalam Negeri, yaitu Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Drs Budi Santosa MSi, untuk menyelamatkan Bank Jambi, kuncinya koordinasi dan kewenangan Gubernur untuk mengajak duduk semua pihak terkait.
Gubernur, selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi, selaku wakil Presiden yang ada di Provinsi Jambi, selaku atasannya Bupati Walikota Provinsi Jambi, punya kewenangan penuh untuk bersama-sama menyelamatkan dan memenuhi modal inti dari BPD Jambi. “Ini sederhana dan mohon bantuan kepada para Kepala Daerah dalam artinya Bupati dan walikota,” katanya. (*)
Discussion about this post