SEKATO.ID, JAKARTA – Program Kampung Bahagia mengantarkan Kota Jambi masuk dalam lima besar (top five) Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas inovasi pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, kolaborasi, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan setelah verifikasi lapangan, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memaparkan secara langsung program unggulan Kampung Bahagia di hadapan tim panelis I-SIM 2026, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jakarta.
Dalam tahapan tersebut, Kota Jambi bersaing bersama empat daerah lainnya yang masuk lima besar, yakni Kota Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto, yang turut memaparkan inovasi unggulan daerah masing-masing.
Tim panelis terdiri dari sejumlah pakar lintas sektor, yaitu Pungkas Bahjuri Ali, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas; Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa; Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si., M.Si., Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran sekaligus Presiden Indonesia SDGs Center Network (ISCN) 2026–2028; Dr. Teddy Poernama, S.E., M.I.Kom., C-MBA CSR, Komisaris Utama PT Petrosida Gresik; Adriadi Dimastanto, S.T., M.Ars., Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia; serta Andi Muhyiddin, Pimpinan Redaksi Republika.
Dalam paparannya, Maulana menjelaskan bahwa Kampung Bahagia merupakan inovasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan permukiman dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus mengoptimalkan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi digital hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.
“Melalui Kampung Bahagia, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat langsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Semuanya dimulai dari rembuk warga, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” papar Maulana.
Ia menjelaskan, Kampung Bahagia mengusung nilai Bersih, Aman, Harmoni, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera. Pelaksanaannya didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 835 Tahun 2025.
Program ini dirancang untuk mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan.
Dari sisi pelaksanaan, setelah melalui tahap percontohan pada 67 RT pada 2025, Kampung Bahagia diperluas secara masif pada 2026 dengan cakupan ribuan RT melalui dua periode pelaksanaan. Program tersebut didukung pembiayaan APBD dan partisipasi swadaya masyarakat.
Berbagai kegiatan telah direalisasikan, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, penyediaan fasilitas sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana usaha dan peralatan produktif bagi pelaku UMKM, seperti gerobak, kompor, mesin pencuci, serta perlengkapan usaha lainnya.
Tidak hanya menyentuh aspek pembangunan fisik, Kampung Bahagia juga mendorong keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif. Dalam kelompok kerja (Pokja), terdapat keterwakilan perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat RT yang bersama-sama menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
Di sektor lingkungan, Maulana turut memaparkan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (OPBM). Melalui pendekatan kolaboratif, pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di lingkungan masing-masing, didukung ratusan armada kendaraan roda tiga atau bentor serta penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah koridor jalan.
Pemkot Jambi juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui penerapan sanitary landfill, pengembangan pabrik Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui PSEL.
Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam aspek keamanan lingkungan, Pemkot Jambi telah memasang 1.187 unit CCTV terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menyediakan layanan darurat Call Center Bahagia 112, serta menghadirkan SIMWASJAGA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jambi Bahagia) sebagai platform pengawasan digital oleh Inspektorat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Menurut Maulana, inovasi Kampung Bahagia juga telah mendapat perhatian dari sejumlah daerah dan lembaga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kunjungan studi tiru dan studi banding yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, DPRD Kota Yogyakarta, hingga DPRD Kabupaten Belitung Timur.
“Ini menunjukkan bahwa inovasi yang dibangun melalui partisipasi masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan dan direplikasi oleh daerah lain. Kami ingin Kampung Bahagia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun wilayahnya,” ungkapnya.
Usai pemaparan, Maulana menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara I-SIM 2026 yang diselenggarakan oleh PPN/Bappenas atas kesempatan yang diberikan kepada Kota Jambi untuk menjadi salah satu daerah terbaik yang masuk lima besar tingkat nasional.
“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, kami mengucapkan terima kasih karena telah terpilih menjadi top five atau lima besar I-SIM 2026. Hari ini lima kota diberikan kesempatan untuk memaparkan inovasi unggulannya, dan Kota Jambi mengangkat program Kampung Bahagia,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kekuatan utama Kampung Bahagia terletak pada keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan. Melalui rembuk warga, seluruh elemen masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan secara bersama-sama.
“Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh warga. Ada kelompok kerja yang melibatkan ibu-ibu, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat RT. Mereka bersama-sama menyusun program sekaligus melakukan pengawasan,” jelasnya.
Selain pemberdayaan masyarakat, program tersebut juga memberikan sentuhan teknologi dalam mendukung kebersihan, keamanan, dan pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah, pemasangan CCTV, serta layanan Call Center 112.
Aspek kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian melalui pemberian bantuan peralatan usaha, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga, serta pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan masyarakat seperti Posyandu.
“Begitu banyak aspek kehidupan masyarakat yang dapat dikembangkan melalui Kampung Bahagia. Semuanya dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kami berharap program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas,” tambahnya.
Maulana berharap penyelenggaraan I-SIM dapat terus berlanjut sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik pembangunan terbaik. Menurutnya, kompetisi tersebut bukan sekadar ajang penilaian, melainkan juga ruang berbagi pengalaman dan inspirasi antardaerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi I-SIM. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut sehingga semakin banyak inovasi luar biasa yang lahir dari daerah-daerah di seluruh Indonesia,” pungkas Wali Kota Maulana Maulana.
Melalui capaian masuk lima besar I-SIM 2026, Pemerintah Kota Jambi berharap Kampung Bahagia semakin memperkuat pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola perkotaan yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan.
Discussion about this post