Sekato.id,Batang Hari,Jambi — Ketika uang rakyat dikelola dalam jumlah besar, pertanyaannya bukan hanya berapa yang dibelanjakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ke mana uang itu mengalir, untuk program apa, siapa yang bertanggung jawab, dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat penguatan pengawasan keuangan daerah menjadi isu strategis. Pemerintah Kabupaten Batang Hari menerima kunjungan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam agenda audiensi bersama Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan di Ruang Kerja Bupati tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Namun publik tentu tidak cukup hanya dengan pernyataan komitmen. Publik membutuhkan bukti.
Sebab, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di dalamnya terdapat uang masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan tepat sasaran.
Bupati Mhd. Fadhil Arief menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus dibangun dengan tata kelola yang baik pula.
«“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan tata kelola yang baik pula. Setiap anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.»
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah.
Jangan sampai anggaran selesai terserap, tetapi persoalan masyarakat belum selesai.
Jangan sampai program terlihat berjalan, tetapi manfaatnya sulit diukur. Jangan sampai administrasi lengkap, tetapi hasil pembangunan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan.
Di titik inilah pengawasan harus bekerja secara nyata.
BPKP diharapkan tidak hanya menjadi mitra dalam proses evaluasi, tetapi turut memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah agar potensi kesalahan pengelolaan, pemborosan, ketidakefisienan dan penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Sebab pengawasan yang ideal bukan menunggu persoalan terjadi baru bergerak.
Pengawasan harus mampu membaca potensi masalah sebelum uang publik terlanjur salah arah.
PERTANYAAN PUBLIK: SEJAUH MANA UANG RAKYAT MEMBERI MANFAAT?
Penguatan tata kelola juga harus diikuti keterbukaan informasi yang memadai.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program direncanakan, berapa anggarannya, apa targetnya, bagaimana pelaksanaannya dan apa hasil akhirnya.
Bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan mekanisme pertanggungjawaban publik berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, sinergi Pemkab Batang Hari dan BPKP harus menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan: pengawasan lebih kuat, administrasi lebih tertib, penggunaan anggaran lebih efisien, serta pembangunan yang semakin tepat sasaran.
Dan apabila dalam proses pengawasan ditemukan persoalan, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Tidak boleh berhenti sebagai catatan.
Tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi.
Dan tidak boleh berhenti sebagai rapat.
Publik membutuhkan tindak lanjut dan hasil.
Bagi Pemkab Batang Hari, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebab kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui janji, tetapi melalui bukti bahwa uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
Kini bola berada di lapangan pemerintah daerah dan seluruh perangkatnya.
BPKP memperkuat pengawasan. Pemerintah daerah memperbaiki tata kelola. Publik mengawasi hasilnya.
Karena pada akhirnya, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling tajam tetap sama:
SETIAP RUPIAH APBD SUDAH BENAR-BENAR KEMBALI KEPADA RAKYAT DALAM BENTUK MANFAAT?
UANG RAKYAT TAK BOLEH KEHILANGAN JEJAK.
Discussion about this post