SEKATO.CO.ID | JAMBI – Batas waktu telah diperpanjang bagi koalisi politik Malaysia untuk menunjukkan jumlah kursi mereka untuk membentuk pemerintahan dan mengajukan calon perdana menteri mereka ke istana negara.
Koalisi sekarang memiliki waktu hingga pukul 14:00 pada hari Selasa (22/11) untuk melakukannya. Perpanjangan batas waktu 24 jam itu diumumkan Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin, Senin sore.
Dia mengatakan, perpanjangan tenggat waktu itu karena permintaan ketua partai dan koalisi yang meminta waktu lebih lama untuk menyerahkan deklarasi undang-undang yang diperlukan.
Raja Malaysia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tetap tenang hingga pembentukan pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri ke-10 negara itu selesai.
Koalisi saingan Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) awalnya memiliki waktu hingga pukul 14:00 pada hari Senin untuk mengajukan kandidat dan nomor mereka, setelah pemilihan umum pada hari Sabtu menghasilkan parlemen yang digantung.
PH, yang dipimpin oleh pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim, adalah pemain terbaik dalam kontes pemilihan hari Sabtu, meraih 81 kursi. Kursi tambahan yang dimenangkan oleh Syed Saddiq dari Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia (MUDA) menjadikan penghitungan ini menjadi 82.
Perikatan Nasional dari mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin membuntuti dengan 73 kursi, yang berarti tidak ada koalisi yang memiliki jumlah mayoritas langsung dari 112 kursi di parlemen dengan 222 kursi.
Barisan Nasional (BN) berada jauh di urutan ketiga di belakang PH dan PN, memenangkan 30 kursi parlemen.
Kedua koalisi terkemuka berusaha mencari mitra potensial untuk mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Beberapa jam sebelum tenggat waktu pada hari Senin, politisi PH dan BN berkumpul di Hotel Seri Pacific di Kuala Lumpur untuk melakukan pembicaraan nyata.
Ketua PH Anwar sebelumnya mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu pagi bahwa koalisinya telah mendapatkan mayoritas sederhana yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan tetapi tidak merinci lebih jauh.
Pada saat yang sama, Gabungan Parti Sarawak (GPS) pada Minggu mengatakan siap berkoalisi dengan PN, BN dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) untuk membentuk pemerintahan federal berikutnya.
Hal itu dibantah oleh Ahmad Zahid dari BN dalam keterangannya, Minggu malam, yang menyebut koalisinya belum melakukan pembicaraan apapun dengan GPS.
CHANNEL NEWS ASIA/DAR
Discussion about this post