Abaikan BPOM, Mentri Terawan Diduga Gunakan Objek Manusia Sebagai Uji Klinis

SEKATO.ID – Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan tetap melanjutkan penelitian uji klinis II Vaksin Nusantara.

Sejumlah tokoh publik yang dulu pernah menjadi pasien metode cuci otak Terawan, ikut mendaftar sebagai relawan vaksin berbasis sel dendritik tersebut.

Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie telah menerima suntikan Vaksin Nusantara pada Jumat, (16/4/2021).

Bagaimana jika terjadi efek samping usai disuntik vaksin tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab. Menurut ahli biologi molekuler, Dr. Ines Atmosukarto, beban tanggung jawab itu ada di pihak yang mensponsori penelitian uji klinis tersebut.

“Kita bisa mengecek di situs clinicaltrial.gov, siapa yang akan mensponsori. Kalau di fase I kan tertulis sponsor (penelitian) AIVITA Biomedical. Kalau untuk yang (uji klinis II), saya tidak tahu siapa yang menjadi sponsor dari uji klinis itu,” ungkap Ines dalam diskusi virtual soal pemberian dukungan bagi BPOM, dikutip dari IDN Times Sabtu, (17/4/2021). 

Ines Atmosukarto mengatakan pihak sponsor wajib memiliki asuransi ketika melakukan uji klinis. Ia pun menilai tidak lazim bila penelitian tetap berlanjut meski tanpa restu dari otoritas kesehatan terkait. 

“Buat saya sebagai pelaku uji klinis, maka saya akan menghormati apa yang disampaikan oleh TGA (Therapeutic Goods Administration), FDA (Food and Drug Administration), atau BPOM. Kami tidak akan terpikir melakukan uji klinis bila tak memperoleh izin dari otoritas tertinggi,” tutur dia. 

“Karena kan pada akhirnya yang memberikan izin edar obat atau vaksin adalah BPOM. Jadi, bila uji klinis yang dilakukan tidak mendapatkan izin, it doesn’t make any sense dan itu wasting of money serta menyia-nyiakan niat baik dari siapapun peserta uji klinis,” katanya lagi. 

BPOM menganggap penelitian Vaksin Nusantara tak memenuhi kaidah medis, persoalan etik dan aspek uji klinis yang baik, Jonny mengklaim uji klinis II tetap bisa dilakukan.

“Nanti, sambil jalan dengan memperbaiki kekurangan pada uji klinis tahap I,” ungkapnya. 

Padahal, dalam laporan inspeksinya pada 14 April 2021, BPOM meminta peneliti Vaksin Nusantara untuk mengulangi proses penelitian ke tahap pre klinis. Dengan objek penelitian menggunakan hewan, bukan manusia.

Juru bicara keluarga Bakrie, Mara Satria Wangsa mengatakan, usai disuntik Vaksin Nusantara, Aburizal Bakrie dan istrinya, Tatty, tak merasakan efek samping apapun.

“Gak ada (efek samping). Malah tadi ketawa-ketiwi,” ungkap Mara dikutip dari IDN Times Jumat, (16/4/2021). 

Melalui akun media sosialnya, pria yang akrab disapa ARB itu mengatakan, bukan ia saja yang pernah ditolong oleh Terawan lalu kemudian berusaha membalas budi dengan ikut penelitian Vaksin Nusantara. Menurut ARB, banyak tokoh lain yang mendukung pengembangan vaksin tersebut.

“Menurut saya, vaksin untuk COVID-19 ini tidak perlu dipertentangkan. Ini ikhtiar yang baik untuk kemanusiaan. Di bulan Ramadan yang baik ini, mari kita berdoa semoga pandemik COVID-19 segera teratasi, dan kita bisa kembali beraktivitas dan berkarya seperti sedia kala,” kata pria yang masuk jajaran orang terkaya di Indonesia itu. 

eks Direktur Utama RSCM, Akmal Taher mengatakan, sangat berbahaya bila penelitian vaksin tetap dibiarkan tanpa adanya restu dari BPOM. Sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat. 

Ia menyadari COVID-19 adalah penyakit baru, tetapi dalam pembuatan vaksin semua prosedurnya harus dilalui secara tertib. Tidak ada yang bisa dilompati. 

“Dan itu yang selama ini sedang dijalankan oleh BPOM. Sebelum, ribut mengenai vaksin, kan beberapa bulan lalu ada juga obat yang diklaim bermanfaat (menyembuhkan) COVID-19 ketika didaftarkan, tetapi ketika diteliti BPOM belum bisa mendapatkan izin edar,” ungkap Akmal dalam diskusi virtual yang sama.

Ia mengatakan keributan ini sebenarnya bisa dihindari bila semua prosesnya dijalankan. Menurutnya, apa yang dilakukan BPOM sudah benar.

“Sebab, berbahaya sekali bila yang sudah beredar vaksin atau obat yang keamanannya tidak terjamin. Keamanan masyarakat langsung terganggu,” kata dia.

Ia menambahkan, bila pemerintah membiarkan penelitian Vaksin Nusantara yang tak mematuhi BPOM, maka sistem yang sudah dibangun belasan tahun akan terganggu. “Jadi, ini tidak boleh dilepaskan pengawasannya. Karena modal BPOM dalam bekerja itu hanya satu yaitu trust. Sekali itu terpengaruh, maka dampaknya tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri,” tutur Akmal lagi.

Dalam diskusi virtual itu, turut disampaikan dukungan kepada BPOM agar tetap bisa bekerja dengan tenang dan profesional. Sebanyak 105 tokoh publik dan pakar di bidang kesehatan membuat pernyataan terbuka dan mendukung penuh kinerja BPOM. 

“Mereka yang bekerja di BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika dan teguh menghadapi tekanan dari mana saja,” demikian isi pernyataan terbuka itu yang disampaikan oleh Alif Iman Nurlambang pada Sabtu kemarin.