SEKATO.ID, JAMBI – Pemerintahan Prabowo Gibran memiliki program prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi stanting dengan pemberian gizi yang disebut Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga pemerintah, didalamnya mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait
Namun untuk meningkatkan kualitas SDM maka pendidikan juga merupakan faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Sebelum semua itu terdapat persoalan yang lebih mendasar dimana negara perlu memastikan apakah anak Indonesia memiliki kesempatan untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan.
Pemerintah memang menyediakan pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga jenjang menengah atas (SMA) dengan berbagai bentuk bantuan pendidikan. Pada 2025, pemerintah menyebut PIP menjangkau 20,4 juta siswa, sedangkan BOS dialokasikan untuk sekitar 43,4 juta siswa.
Namun jika bantuan pendidikan tersebut sudah tersedia mengapa masih banyak anak Indonesia tidak sekolah dengan alasan biaya?
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. 21,78% antaranya merasa pendidikan sudah cukup, 20,34% tidak memiliki biaya, 16,75% memilih untuk bekerja, dan alasan lainnya.
Data BPS juga memperlihatkan persoalan biaya secara lebih jelas melalui statistik pendidikan anak berusia 7-18 tahun yang tidak dan belum sekolah. 35,78% menyebutkan tidak memiliki biaya sebagai alasan utama. Di daerah pedesaan sendiri angkanya mencapai 38,85%
Lalu untuk apa pemerintah meningkatkan kualitas konsumsi anak di sekolah sedangkan masih sangat banyak anak yang berjuang untuk bisa bersekolah?
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, sementara anggaran pendidikan secara keseluruhan ditetapkan Rp769,1 triliun.
Indonesia masih menghadapi persoalan banyaknya anak tidak sekolah dan ketimpangan akses pendidikan. Pada saat yang bersamaan pula pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar untuk memperluas Program Prioritas Pemerintahan Prabowo tersebut. Program MBG bukan tidak penting, gizi anak juga merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, Persoalan yang perlu dipertanyakan kembali apakah penggunaan anggaran MBG yang sebesar itu sudah tepat diprioritaskan sementara banyak sekali sekolah yang sudah tidak layak, akses yang terbatas dan biaya pendidikan yang mencekik masyarakat menengah kebawah.
Persoalan ini kemudian menyebabkan banyaknya anak di Indonesia harus putus sekolah.
Dengan pendidikan, anak tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi dapat membangun critical thingking, membentuk karakter serta meningkatkan kapasitas diri mereka yang kemudian melahirkan generasi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
Masalah pendidikan bukanlah hal baru di Indonesia. Maka, ini adalah persoalan mendesak dan harus diselesaikan. Pemerintah perlu mencari solusi yang mampu menyelesaikan akar dari persoalan pendidikan tidak cukup dengan membuat kebijakan yang bersifat jangka pendek tetapi perlu solusi yang benar-benar dapat menghilangkan hambatan untuk meraih pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasa belum tepat sebagai solusi, jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu setiap anak dapat memperoleh dan menyelesaikan pendidikan yang layak sebagai prioritas utama negara.
Saat pemerintah memiliki anggaran besar untuk memperluas MBG, apakah persoalan biaya pendidikan yang saat ini menyebabkan jutaan anak tidak sekolah sudah mendapatkan prioritas yang sebanding?
Oleh karena itu, pemerintah perlu strategi yang tepat untuk memastikan negara benar-benar hadir menjamin setiap anak yang menginginkan pendidikan tidak mendapatkan hambatan ekonomi.
Sekolah gratis belum cukup sebagai solusi hal ini pasti akan terbentur dengan teknokrasi anggaran, yang kemudian menghadirkan ketidakadilan sehingga tidak setiap anak mempunyai kemampuan untuk mengakses pendidikan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa situasi ekonomi orang tua tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pendidikan.
Pemerintah harus melakukan evaluasi kembali terhadap program MBG apakah pelaksanaanya dirasa sudah sesuai, apakah sasaran sudah tepat dan apakah ekspansinya kemudian tidak mengurangi kemampuan pemerintah menangani kebutuhan pendidikan untuk bisa memberikan keadilan kepada seluruh anak Indonesia. Dengan demikian ukuran keberhasilan kebijakan pembangunan sumber daya manusia bukan hanya tentang berapa banyak anak yang menerima program pemerintah, tetapi juga berapa banyak anak yang berhasil untuk tetap sekolah dan menyelesaikan pendidikannya.
Sebelum berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas anak yang sudah berada di sekolah, pemerintah harus memastikan bagaimana jutaan anak lainnya yang masih berjuang untuk bersekolah tidak kehilangan kesempatan itu hanya karena biaya.
(*)
Discussion about this post