SEKATO.CO.ID- Presiden Pakistan Arif Alvi mengatakan pada hari Minggu (20/08) bahwa dia telah menolak untuk menandatangani undang-undang dua undang-undang yang akan memberi wewenang lebih besar kepada pihak berwenang untuk mengadili orang atas tindakan melawan negara dan militer, sebuah langkah yang menurut kementerian hukum tidak konstitusional.
RUU tersebut telah disahkan oleh kedua majelis parlemen Pakistan, tetapi Alvi adalah anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) mantan perdana menteri Imran Khan, yang menentang pemerintah koalisi yang mengesahkan kedua RUU tersebut.
“Karena Tuhan adalah saksi saya, saya tidak menandatangani RUU Amandemen Rahasia Resmi 2023 & RUU Amandemen Angkatan Darat Pakistan 2023 karena saya tidak setuju dengan undang-undang ini,” kata Alvi di platform media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Dia mengatakan dia telah meminta stafnya untuk mengembalikan tagihan yang tidak ditandatangani kepada legislatif dalam waktu yang ditentukan agar tidak efektif. “Namun saya telah menemukan hari ini bahwa staf saya merusak keinginan dan perintah saya,” katanya.
Kementerian Hukum dan Kehakiman mengatakan keputusan presiden itu “sangat memprihatinkan”. “Presiden memiliki dua opsi: memberikan persetujuan atau merujuk masalah tersebut ke parlemen dengan pengamatan khusus,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa presiden tidak memenuhi kedua opsi tersebut.
“Tindakan seperti itu bertentangan dengan isi dan semangat konstitusi,” katanya.
Menurut konstitusi, jika presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang atau mengembalikannya kembali dengan pengamatan atau keberatannya dalam waktu 10 hari setelah melalui dua kamar, itu akan menjadi undang-undang.
“Karena presiden tidak menandatangani dan mengembalikan RUU itu dalam 10 hari, itu menjadi undang-undang,” kata menteri hukum sementara Ahmad Iran dalam konferensi pers.
Caretaker Menteri Penerangan Murtaza Solangi mengatakan, komentar Alvi di akun media sosial pribadinya tidak memiliki kewenangan karena tidak mengirimkan kembali keberatan atas RUU tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Itu hanya upaya untuk membuat kebingungan. Tidak ada nilai hukumnya,” kata Solangi. (Reuters via CNA/dar)
Discussion about this post