Penjabat Gubernur Jambi Siapkan Rencana Strategis Antisipasi Bencana Alam dan Karhutla

Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi  Dr. Hari Nur Cahaya Murni menyiapkan rencana strategis untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan karhutla.

Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu siang, 3 Maret 2021 bersama Forkompinda Provinsi Jambi, dan dinas terkait di auditorium rumah dinas terkait, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Provinsi Jambi tidak hanya ada bencana alam saja, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kami, Pemerintah Provinsi Jambi dan Forkompimda sangat kuat sekali bersatu padu, dan pada intinya adalah antisipasi. Dan jajaran TNI/Polri, Bapak Kapolda dan Bapak Danrem, beliau turun semua, begitu ada sesuatu ada sedikit saja, beliau akan turun. Insya Allah bisa tertangani dengan baik, dan tidak sempat dipanggil ke Jakarta. Karena kalau dipanggil ke Jakarta, berarti pertanda sesuatu yang tidak baik, dan langkah kita pada antisipasi dan kita harap dengan antisipasi dapat redam,” kata Pj Gubernur.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas peran besar yang diambil oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana yang telah terjadi di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana baik bencana alam maupun non alam berupa pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang merupakan bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah ini, Presiden menegaskan, penanganan pada sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global, lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,” katanya.

Pengalaman dalam menghadapi pandemi ini, kata Presiden, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana, terlebih Indonesia masuk dalam peringkat 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Presiden pun menekankan pentingnya aspek mitigasi atau pencegahan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.

“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat! Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail. “Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Presiden juga menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020  diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

“Serta, tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan,” ujar Kepala Negara.