NEW YORK — Apabila North Atlantic Treaty Organization (NATO) memprovokasi invasi Rusia ke Ukraina diplomat Rusi di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pihaknya memastikan menggunakan senjata nuklir.
“Bukanlah hal yang benar untuk mengancam Rusia dan mencoba mengganggu. Jadi ketika Anda berurusan dengan kekuatan nuklir, tentu saja, Anda harus menghitung semua kemungkinan akibat dari perilakuan Anda,” kata Dmitry Polyanskiy, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB seperti di kutip dari kompas.tv, Jum’at (25/3/2022).
Polyanskiy juga membantah Rusia menargetkan warga sipil atau melakukan kejahatan perang di Ukraina.
“Saya tidak berpikir kami melakukan kejahatan perang di Ukraina,” kata Polyanskiy, seraya menekankan dia tidak berhak menilai hal tersebut.
“Saya tidak ada (disana). Kamu tidak ada (disana). Kamu melihat video-video itu. Kamu melihat banyak video yang (bisa saja) dianggap sebagai berita palsu,” bantahnya.
Amerika Serikat (AS) sebelumnya menetapkan pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, dan akan bekerja untuk mengadili mereka yang dianggap sebagai pelanggar kejahatan perang, kata Menlu AS Antony Blinken.
Blinken mengutip bukti serangan tanpa pandang bulu atau disengaja terhadap warga sipil dan penghancuran gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan situs lainnya
AS bukan negara anggota Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court ICC. Namun, ia masih dapat membantu penuntutan serta membantu mengumpulkan bukti atas pasukan Rusia di Ukraina, menggunakan aset dan kemampuan yang sudah dikerahkannya untuk melacak dan memantau apa yang telah terjadi dalam konflik.
Inggris juga meningkatkan dukungannya untuk penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang di Ukraina dengan uang tunai dan staf spesialis saat menjadi tuan rumah pertemuan koalisi negara-negara yang mendukung penyelidikan.
Baik Rusia maupun Ukraina bukanlah anggota pengadilan, tetapi Ukraina mengakui yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.
ICC telah melakukan penyelidikan awal atas dugaan kejahatan yang terkait dengan penindasan kekerasan protes pro-Eropa di Kyiv pada 2013-2014 oleh pemerintah Ukraina pro-Rusia, dan tuduhan kejahatan di Semenanjung Krimea, yang diintegrasikan ke Rusia tahun 2014, serta pemisahan diri dua wilayah Ukraina timur, yaitu Donetsk dan Lugansk, yang didukung Moskow sejak memisahkan diri dari Ukraina.
“Terjadi berbagai perilaku yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam yurisdiksi pengadilan di Ukraina,” kata kepala jaksa ICC Fatou Bensouda pada saat itu.
Discussion about this post