SEKATO.ID | BATANGHARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan LKPJ pemerintah kabupaten Batanghari.
Anggota DPRD Sirojudin dari fraksi Golkar menyampaikan tanggapan rekomendasi, di mana untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta untuk terus mengawal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat. Khususnya untuk pemenuhan perumahan relokasi warga lorong Kayo Hitam Kelurahan Muara Bulian.
”Dinas Perkim juga diminta untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan program lampu penerangan jalanan umum. Serta menyarankan Pemerintah Kabupaten Batanghari agar hasil pajak penerangan jalan yang diberikan perusahaan-perusahaan bisa dilimpahkan ke Dinas Perkim. Realisasi LKPJ dari rapat tahun anggaran 2021 mencapai Rp 13 milyar 128 juta rupiah lebih. Dari target Rp 14 milyar 800 juta rupiah lebih,” kata Sirojudin Perwakilan Fraksi Golkar, Selasa (19/4/2021).
Sementara itu, Ibrahim dari Fraksi PDI- Perjuangan juga menyampaikan, saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan dasar terkait keamanan. Maka dari itu pihaknya meminta agar Pemerintah meningkatkan sarana prasana Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, dalam rangka persiapan Pemilu tahun 2024, Satpol PP perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan keamanan di Kelurahan dan Desa.
Untuk meningkatkan pendapatan aset daerah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang ada, terkait hal wajib pajak, perlu berkoordinasi dengan Satpol PP. Sebagai penegak Peraturan Daerah serta menjaga aset daerah. Dalam hal ini Satpol PP juga perlu melindungi dan menjaga barang bukti yang diamankan dalam ruang tertentu mengenai aset daerah,” tegasnya. (*/eni)
Discussion about this post