SEKATO.ID, KERINCI – Ironis. Baru lima hari rakyat Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, masyarakat di Kabupaten Kerinci justru merasakan penindasan dari para pemilik modal. Sejak dua hari terakhir, puluhan emak-emak Desa Pulau Pandan, Kecamatan Danau Kerinci, turun ke jalan memblokir proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikelola PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), anak perusahaan Bukaka Group.
Meski aksi sudah berlangsung dua hari, Pemerintah Kabupaten Kerinci terkesan tutup mata. Tak ada pejabat yang datang menemui massa, padahal masyarakat hanya menuntut hak dasar mereka: kejelasan ganti rugi lahan yang dipakai proyek.
“Jangan sampai pemerintah lebih berpihak ke orang berduit daripada ke rakyatnya. Kami bukan menolak pembangunan, tapi hak kami jangan diabaikan,” teriak salah seorang ibu di tengah aksi, Jumat (22/8/2025).
Pantauan di lapangan sejak pukul 08.00 WIB, puluhan warga sudah berjaga di pintu masuk proyek dekat Jembatan Desa Tanjung Batu. Aparat gabungan Polres Kerinci, Polda Jambi, dan Kodim 0417/Kerinci ikut disiagakan. Namun, hingga sore hari, manajemen PT KMH tak kunjung muncul. Ironisnya, aktivitas proyek terus berjalan dengan hadirnya alat berat di lokasi.
Situasi kian memanas. Dikabarkan sebanyak tujuh orang pendemo dikabarkan diamankan aparat. Penahanan ini justru memicu kekecewaan baru di tengah warga yang merasa perjuangan mereka semakin ditekan.
“Kami sudah bosan dijanjikan. Kami minta Humas PLTA, Aslori, datang langsung ke sini. Jangan cuma rapat di kantor tanpa hasil. Kami ingin dengar janji perusahaan di depan mata,” tegas seorang emak-emak lain dengan nada geram.
Aksi protes ini bukan yang pertama. Warga Pulau Pandan sudah berulang kali menuntut PT KMH agar menyelesaikan kompensasi lahan terdampak. Namun, rapat koordinasi (rakor) yang difasilitasi Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Kerinci bersama Polda Jambi dinilai gagal memberi kepastian.
Malam tadi, Bupati Kerinci dikabarkan telah menemui pihak PLTA dalam sebuah pertemuan tertutup. Namun hingga berita ini diturunkan, hasil pertemuan tersebut belum diketahui, sehingga masyarakat tetap menunggu kejelasan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa meledak jadi konflik besar. Rumah kami bisa terendam, sementara perusahaan terus jalan tanpa peduli,” tambah seorang warga.
Hingga kini, warga masih bertahan di area proyek dengan penjagaan ketat aparat. Sementara pihak perusahaan memilih bungkam dan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum mengumumkan sikap resmi.
Pertanyaan yang mengemuka kini: apakah kemerdekaan ke-80 hanya menjadi seremonial, sementara rakyat kecil terus terpinggirkan oleh kuasa modal?
(Rgk)
Discussion about this post