Pemutihan PKB Tahap II Jambi Berlangsung hingga 29 Desember, Data Kendaraan Perlu Dibenahi

SEKATO.ID, JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi membuka kembali program relaksasi pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahap II pada 5 Oktober hingga 29 Desember 2026. Program ini diharapkan mendorong pemilik kendaraan yang menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

Catatan rapat menyebut potensi kendaraan di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1,5 juta unit. Data tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran dan pencocokan status kendaraan, mulai dari kendaraan aktif, menunggak, berpindah kepemilikan, hingga yang tidak lagi beroperasi.

Pada tahap pertama, penerimaan pemutihan PKB dilaporkan mencapai Rp48,2 miliar dari target Rp54 miliar, atau sekitar 89,26 persen. Masih terdapat selisih sekitar Rp5,8 miliar dari target. Untuk tahap kedua, target penerimaan diberitakan sebesar Rp54 miliar.

Capaian tersebut menjadi dasar untuk memperkuat sosialisasi dan pelayanan pada tahap kedua. Pemerintah daerah perlu menyampaikan secara jelas persyaratan, jenis keringanan, dan simulasi pembayaran agar masyarakat memahami fasilitas yang berlaku bagi kendaraannya. Pemantauan penerimaan juga perlu dilakukan secara berkala, baik menurut wilayah maupun Samsat.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa program pemutihan yang berulang dapat mendorong sebagian wajib pajak menunda pembayaran sambil menunggu relaksasi berikutnya. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari penerimaan selama masa pemutihan. Kepatuhan wajib pajak setelah program berakhir juga perlu menjadi ukuran evaluasi.

Langkah lanjutan yang dapat dilakukan antara lain memperbarui basis data kendaraan, mengirimkan pengingat sebelum jatuh tempo, memperluas akses pembayaran, dan menyiapkan evaluasi pascaprogram. Pemerintah juga dapat memetakan wajib pajak yang kembali aktif membayar, lalu memantau apakah mereka tetap memenuhi kewajiban pada periode berikutnya.

Catatan rapat turut memuat angka 54 korban terdampak kecelakaan dan sekitar 100–105 kejadian. Data tersebut perlu dipastikan kembali sumber, periode, dan definisinya sebelum digunakan sebagai dasar kebijakan. Isu keselamatan lalu lintas tetap perlu ditangani bersama instansi terkait, dengan analisis tersendiri.

Dengan periode program yang berakhir pada 29 Desember, pemerintah daerah dan Samsat diharapkan menjaga pelayanan serta penyampaian informasi hingga tenggat. Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan penerimaan PKB, tetapi membangun kepatuhan pembayaran rutin dan basis data kendaraan yang lebih akurat.

(ARA)