SEKATO.CO.ID | JAMBI – Politisi Partai Golkar, Raja Indra yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Perdagangan DPD I Golkar Provinsi Jambi menyebut langkah Golkar Kota Jambi yang melawan kebijakan Airlangga Hartarto, Ketua umum DPP Golkar, dengan mengubah nomor urut Caleg sebagai langkah offside.
“Saya perhatikan dan saya amati kepemimpinan Budi Setiwan di kepengurusan Golkar Kota Jambi semakin lama semakin tidak jelas arahnya. Justru sering offside,”tegas Raja Indra.
Politisi berkepala plontos itu mengaku kecewa berat. Apalagi, Raja mengaku dulunya adalah orang di garda terdepan mendukung Budi Setiawan menjadi Ketua Golkar Kota Jambi.
“Perjuangan saya membantu dia (Budi Setiawan) dulu sangat sulit. Tak bisa saya bayangkan. Banyak hal yang saya korbankan. Saya bahkan banyak berbenturan dengan pengurus Golkar lainnya, termasuk dengan teman dan guru yang saya hormati,”jelasnya.
Kini, Raja Indra berbalik arah. Ia mengkritisi kepemimpinan Budi Setiawan di Golkar.
“Jangan mimpin partai ini sekendak hati bae,”tegasnya.
Raja Indra tak berhenti mengungkapkan kekesalannya. Ia menilai Budi Setiawan dulunya adalah figur hebat dan tepat untuk memimpin partai.
“Jujur saya melihat beliau ini memiliki potentensi tadinya. Karena pernah menjadi ketua AMPG kota jambi sebelumnya,”kata Raja.
“Atas pengalaman itu saya pikir cukup modal untuk memimpin Golkar Kota Jambi,”imbuhnya.
Waktu terus berputar. Sudah tabiatnya, manusia itu berubah seiring perkembangan waktu. Mereka dinamis. Bukan statis. Ini pula yang dirasakan Raja Indra.
“Seiring waktu berjalan, justru saya melihat kemunduran yang sangat luar biasa. Justru sering offside. Selalu tidak sejalan dan tidak tegak lurus dengan partai,”tegas Raja.
Semestinya, lanjut Raja, Partai Golkar Kota Jambi harus lebih maju selangkah. Mesti bisa menjadi contoh bagi DPD II lainnya.
“Tetapi justru sebaliknya,”kata Raja, menyayangkan.
Raja lalu menyinggung soal pengusulan Caleg. Seharusnya, kata Raja, pengusulan Caleg mengedepankan rekam jejak.
“Haruslah melalui pertimbangan yang benar-benar matang. Partai itu harus benar-benar diurus. Karena target itu adalah kursi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk main main,”jelas Raja.
“Bukan asal sodor calon tapi sudah benar-benar teruji dulu apakah dia tokoh masyarakat dan tentu banyak faktor pendukung lainnya. Misalnya Joni Ismed dan Faried, mereka inikan anggota DPRD aktif. Wakil ketua DPD I PG Jambi. Tak tepat menggeser mereka,”katanya.
Raja mengingatkan kepengurusan Golkar Kota Jambi untuk sungguh-sungguh membesarkan partai.
“Jangan seperti mainan. Itu harapan saya terhadap kepemimpinan Budi Setiawan di DPD II PG Kota Jambi,”tegasnya.
Sebelumnya, Joni Ismed, anggota DPRD Kota Jambi itu menuding Golkar Kota Jambi telah melawan keputusan DPP Partai Golkar. Menurut Joni Ismed, usulan DPP Partai Golkar ke KPU mencantumkan namanya di urutan nomor 1 Dapil Kota Jambi 1.
Dari surat DPP Golkar yang ditujukan ke KPU–perihal persetujuan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 11 Agustus 2023–, terlihat untuk dapil Kota Jambi I, momor urut I memang tertera nama Joni Ismed.
Begitupula dengan nama Kemas Faried Alfarely. Pada surat yang diteken oleh Ketua Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus itu, nama Kemas Faried tercatat berada di urutan I untuk Dapil Kota Jambi III. Sedangkan nama Dyah Kumala Dewi berada diurutan ketiga.
Nama-nama itu mendadak berubah ketika DCS diumumkan KPUD Kota Jambi, Sabtu pekan lalu. Data DCS KPUD Kota Jambi menempatkan nama Joni Ismed diurutan kedua. Begitupula Kemas Faried Alfarely, yang bergeser ke nomor urut dua.
Faried tersingkir dari nama Dyah Kumalah Dewi–yang di surat DPP berada di nomor urut III–, tiba-tiba merangsek naik ke urutan I. Joni Ismed menegaskan DPD Partai Golkar Kota Jambi telah mengabaikan keputusan DPP, dalam hal ini adalah Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.(*)
Discussion about this post