• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS

LHKPN Salah Satu Upaya Cegah Korupsi

Editor Ara Permana Putra
16/09/2021
in RAGAM
A A
0
PostTweetSendShareScan

EDUKASI – Pada 31 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pada Pasal 4 huruf e peraturan tersebut tertulis bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 13 huruf a, KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai langkah atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu KPK mengeluarkan Perkom No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diubah dengan Perkom No. 02 Tahun 2020, berdasarkan peraturan ini Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:

  1. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  2. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  3. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  4. masih menjabat.

LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu merupakan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam mempermudah setiap penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan, KPK merilis sebuah aplikasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik (e-LHKPN), dimana pada aplikasi LHKPN ini terdapat kumpulan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN).

Harta kekayaan yang wajib dilaporkan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

Tiap-tiap penyelenggara/aparat negara baik sipil maupun militer dan pegawai swasta diwajibkan menyampaikan dengan jujur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Apabila ada harta kekayaan yang fantastis yang tidak sesuai dengan penghasilan penyelenggara/aparat negara tersebut maka harus diteruskan dengan penyelidikan agar bisa dilakukan proses hukum.

Baca juga

Ini Jenis Konten Negatif Versi UU ITE

Ayah Bunda Harus Tahu Gejala Penyakit Tipes pada Anak

Ingin Beli Hewan untuk Kurban, Kenali Tanda-tanda PMK Sebelum Membeli

7 Tanda Anak Cerdas yang Harus Diketahui Orangtua

Tahukah Kamu Apa Itu FOMO ?, Ayo Atasi Jika Ada di Diri Anda

Pemeriksaan LHKPN dapat dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara tersebut menjabat. Pemeriksaan LHKPN dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu. Untuk pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri harus didasarkan pada:

  1. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
  2. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
  3. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
  4. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.

Selain itu apabila ada ditemukan harta kekayaannya yang tidak dilaporkan maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk negara. Penemuan harta kekayaan penyelenggara negara yang fantastis dan harta kekayaan yang tidak pernah dilaporkan ini dapat menjadi jembatan sekaligus menjadi pintu untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

LHKPN sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum ini, memiliki peran dan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya untuk memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik, menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab (karakter etis) di kalangan penyelenggara negara, mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya, meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara, dan menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, selain itu juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Sumber: ngertihukum.id

Tags: edukasiLHKPN
Previous Post

Apa saja sih Jenis-jenis Iklan

Next Post

Atlet Jambi Jalani Pelatda Inap III Jelang Keberangkatan PON XX Papua

Artikel terkait

DAERAH

Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

16/11/2026
2k
RAGAM

30 Hari Kerja, 5 Sumur Bor Hingga RTLH, Danrem 042/Gapu Tutup TMMD Ke-130 di Tanjab Timur

12/11/2026
2k
RAGAM

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dan Jambi Smart City Fest, Momentum Promosikan Potensi Kota Jambi

11/11/2026
2k
RAGAM

Danrem 042/Gapu Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan, Wujud Penghormatan Atas Jasa Para Pejuang Bangsa

10/11/2026
2k
RAGAM

Nekat Buang Limbah Pasar di TPS Liar, Warga Jambi Didenda Rp250 Ribu

09/11/2026
2k
Next Post

Atlet Jambi Jalani Pelatda Inap III Jelang Keberangkatan PON XX Papua

Literasi Digital

Literasi Digital: Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi [16]

Mashuri Sampaikan Jawaban Atas 11 Ranperda Pemkab dan Inisiatif DPRD Merangin

Gubernur Jambi Siapkan Bantuan dan Pendidikan Anak Panti Asuhan

Safari Jum'at Bupati Tanjabbar Ingatkan Kebersihan di Bram Itam Jelang MTQ

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Oplus_16908288

    Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Festival Jambi Elok Nian di Anjungan Kabupaten Tebo

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wabup Bakhtiar Hadiri Apel Operasi Zebra Siginjai 2026, Dorong Keselamatan Berlalu Lintas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Alirkan Air, Mensediar Rusli Siapkan Pembenahan Besar di Tirta Sakti

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123