SEKATO.ID | SAROLANGUN — Ketua DPRD Sarolangun, Tantowi Jauhari minta agar Pemerintah Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko pertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2022.
Menurut Tantowi, untuk memperoleh Opini WTP, salah satu hal yang mesti dihindari yakni tidak adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Jadi kalau ada temuan BPK RI maka harus segera diselesaikan. Ketika ada catatan dari BPK RI ini wajib pemkab menindaklanjuti. Menyampaikan kepada pihak ketiga yang nunggak, terkait dengan temuan BPK yang ada di lapangan,” terangnya belum lama ini.
Selain itu, dia juga meminta agar dinas terkait untuk bekerja secara maksimal agar dalam pemeriksaan BPK RI kedepan tidak ada lagi temuan-temuan hal yang sama.
“Karena ini juga akan berefek kepada WTP Kabupaten Sarolangun. Kalau kita tidak mendapatkan WTP maka insentif daerah kita juga bakalan terancam,” ujarnya.
Menurutnya, banyak sekali kerugian yang akan dialami oleh daerah jika pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak serius dalam mengejar tunggakan pihak ketiga.
“Nanti kita akan meminta kepada Komisi III DPRD Kabupaten Sarolangun untuk hearing ke dinas terkait dan meminta laporan mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Kalau butuh bantuan dari kawan-kawan dewan, maka kawan-kawan juga siap membantu kawan-kawan dinas,” tuntasnya. (rin)
Discussion about this post