SEKATO.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (12/03/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.
Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan pemerintah. Berbagai program tengah dijalankan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah yang berasal dari program pemerintah pusat.
“Pemerintah sedang menggerakkan sektor pendidikan, termasuk pembangunan beberapa sekolah dari program pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” kata Al Haris.
Ia juga menyoroti persoalan guru yang hingga kini belum masuk dalam skema paruh waktu, yang menurutnya masih menjadi tantangan bagi daerah.
“Persoalan kita ada pada guru yang belum masuk paruh waktu. Saya sudah berkali-kali menemui dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya.
“Saya bahkan membuatkan mereka SK Gubernur agar mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang mencakup tahapan pre-service, in-service hingga post-service.
“Melalui skema tersebut, kita ingin memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya terkait jumlah, tetapi juga kualitas serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan guru non-ASN agar tetap dapat bekerja sembari menunggu proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen bersama dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi
(ARA)
Discussion about this post