SEKATO.ID | MUAROJAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi meminta Pemkab untuk melakukan pemerataan guru terutama guru PNS di tiap sekolah. Hal ini disampaikan anggora DPRD saat rapat paripurna DPRD penyampaian pandangan fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban Bupati tahun 2020.
”Kami minta pemkab melakukan pemerataan guru terutama guru PNS. Saat ini ada sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS, yang lainnya guru honor. ,” tutur Usman Halik
Usman Halik menambahkan, pemkab memindahkan guru PNS yang kekurangan jam mengajar ke sekolah yang kekurangan guru PNS.
”Di Kasang Pudak itu, ada guru yang mencari jam mengajar untuk mendapatkan sertifikasi. Nah guru itukan bisa dipindah ke sekolah yang guru PNSnya hanya satu. Jadi mereka tidak susah mencari jam mengajar,” ujar politis PDIP ini
Selain minta pemerataan guru honor, dewan juga minta pemkab untuk mengangkat kepala sekolah yang berkualitas.
”Jangan hanya sekedar memilih kepala sekolah saja. Tapi angkat kepala sekolah yang berkualitas sehingga dunia pendidikan di Muarojambi bisa maju,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidkan Muarojambi, Erwanisyah ketika dikonfirmasi mengatakan jumlah guru PNS dan guru honor di Muarojambi tidak berimbang sehingga pihaknya kesulitan untuk melakukan pemerataan.
”Selain banyak guru yang pensiun, kurangnya guru PNS itu menjadi kendala kita,” ujar Erwanisyah.
Untuk pengangkatan Kepsek menurut erwanisyah, Muarojambi memang kekurangan PNS untuk diangkat jadi Kepsek.
”Jumlah Kepsek yang pensiun tidak sebanding dengan kepsek yang sudah memiliki sertifikat. Kepsek yang sudah memiliki sertifikat jumlahnya hanya 30 orang, dan kita tidak bisa melakukan penambahan karena terkendal pendanaan,” katanya.
Erwanisyah berharap Pemkab mengangarkan dana untuk melakukan pelatihan calon Kepsek di Muarojambi.
”Mudah-mudahan diangarkan untuk melakukan pelatihan calon kepsek. Hal ini sangat perlu untuk mengantisipasi kepsek yang pensiun baik tahun ini atau tahun depan,” ujarnya.
Discussion about this post