• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS

Dorong Optimalisasi Pengawasan THR 2026, Ombudsman: Penyelesaian Pengaduan Adalah Kunci

Editor Miftahurrahmah
23/02/2026
in RAGAM
A A
0
PostTweetSendShareScan

SEKATO.ID,JAKARTA – Ombudsman RI menilai pengawasan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawan swasta (buruh/pekerja) masih belum optimal. Setidaknya masih tercatat 652 pengaduan dari pekerja ihwal maladministrasi distribusi THR belum tuntas diselesaikan pemerintah dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2025.

“Untuk mengantisipasi tidak berulangnya masalah serupa menjelang pembayaran THR 2026, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang komprehensif, serta menindaklanjuti pengaduan secara konsisten dan tuntas. Mulai dari penyelesaian pengaduan yang menjadi ‘utang’ dari tahun-tahun sebelumnya hingga menuntaskan akar persoalan sistemik agar tidak terus berulang,” ujar Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan (21/2/2026).

Pertama, Kemnaker dan pemerintah daerah harus menegaskan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran THR Keagamaan. Menurut Robert, ketidakpatuhan perusahaan merupakan persoalan sistemik yang berulang setiap tahun. Selain penegakan sanksi, pemerintah perlu berkolaborasi untuk menyusun langkah antisipatif terhadap potensi ketidakpatuhan, khususnya di daerah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kedua, Kemnaker dan pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan. “Kualitas, kuantitas, dan integritas personel pengawas merupakan faktor krusial dalam menjamin perlindungan pekerja. Selain penambahan personel, diperlukan pula proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan pengawas dalam menegakkan norma pembayaran THR terhadap perusahaan,” ujar Robert.

Ketiga, pemerintah perlu mengintegrasikan pos pengaduan pembayaran THR. Robert menegaskan bahwa Kemnaker harus terbuka untuk menyinergikan proses bisnis posko THR hingga ke tingkat daerah.

Hal ini penting untuk menjamin efektivitas penyelesaian pengaduan dan memastikan pekerja yang mengalami maladministrasi dalam memperjuangkan hak normatifnya mendapatkan kepastian layanan.

Baca juga

Triwulan III 2026, Ombudsman Jambi Lampaui Target Capaian Penyelesaian Laporan hingga 115,77 Persen

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik, Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara

Perdana RDP Khusus dengan Komisi II DPR RI, Ombudsman RI Sampaikan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik

Tanggapi Isu yang Dugaan Siswa Tidak bisa Ikut Ujian, Ombudsman Datangi MTS Laboratorium Jambi

“THR Keagamaan adalah hak normatif pekerja. Maladministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial sebagai norma yang wajib dipatuhi pemberi kerja. Karena itu, pemerintah harus memastikan pengawasan dilakukan secara efektif dan menyeluruh, termasuk memastikan kapan, dalam bentuk apa, dan bagaimana setiap pekerja memperoleh THR tanpa penundaan, terlayani apabila mengadu, serta terbebas dari diskriminasi dan segala bentuk maladministrasi,” pungkas Robert.

Menjelang pembayaran THR Keagamaan 2026, Ombudsman RI berkolaborasi dengan Kemnaker dan sejumlah pemerintah daerah akan menyelenggarakan Posko THR Keagamaan. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan, koordinasi kelembagaan, serta monitoring penyelesaian pengaduan sebagai langkah antisipatif dan pencegahan maladministrasi dalam pendistribusian THR pekerja.

Sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI juga mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan maladministrasi dalam pembayaran THR Keagamaan untuk melapor kepada Ombudsman RI (*)

Tags: ombudsman
Previous Post

Abdullah Sani Buka Festival Arakan Sahur Tahun 2026

Next Post

Sinergi Pusat-Daerah: Al Haris Bawa Kepala Daerah se-Jambi Temui Menteri PKP, Usulkan Bedah Rumah hingga Penataan Kawasan Kumuh

Artikel terkait

DAERAH

Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

16/11/2026
2k
RAGAM

30 Hari Kerja, 5 Sumur Bor Hingga RTLH, Danrem 042/Gapu Tutup TMMD Ke-130 di Tanjab Timur

12/11/2026
2k
RAGAM

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dan Jambi Smart City Fest, Momentum Promosikan Potensi Kota Jambi

11/11/2026
2k
RAGAM

Danrem 042/Gapu Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan, Wujud Penghormatan Atas Jasa Para Pejuang Bangsa

10/11/2026
2k
RAGAM

Nekat Buang Limbah Pasar di TPS Liar, Warga Jambi Didenda Rp250 Ribu

09/11/2026
2k
Next Post

Sinergi Pusat-Daerah: Al Haris Bawa Kepala Daerah se-Jambi Temui Menteri PKP, Usulkan Bedah Rumah hingga Penataan Kawasan Kumuh

DPRD Muaro Jambi Pelajari Sistem Non Tunai, Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Audensi Bersama Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia Bapak Maruarar Sirait

IDSD Jambi Meningkat, Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Daya Saing Lokal

Wagub Sani: Bazar BKOW Kolaborasi Apik, Ruang Pemberdayaan dan Ruang Kepedulian

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wabup Bakhtiar Hadiri Apel Operasi Zebra Siginjai 2026, Dorong Keselamatan Berlalu Lintas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Festival Jambi Elok Nian di Anjungan Kabupaten Tebo

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Alirkan Air, Mensediar Rusli Siapkan Pembenahan Besar di Tirta Sakti

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123