SEKATO.CO.ID | JAMBI – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi sudah diinterupsi, bahkan sebelum dimulai. Wartono, Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PDI Perjuangan menyinggung soal defisit APBD Provinsi Jambi Tahun 2023.
“Selama ini kami hanya tau dari media soal defisit anggaran ini, APBD ini kan produk hukum bersama Pemerintah dan DPRD, namun kami melihat Pemerintah berjalan sendiri dalam menangani masalah ini,” katanya pada Selasa, 2 Agustus 2023.
Dihadapan Gubernur Jambi Al Haris, Wartono menanyakan langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah defisit anggaran, setidaknya berkonsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.
Dia juga menyangkan adanya SE pembatasan penggunaan anggaran dari Pemprov Jambi tanpa berkonsultasi dengan Banggar DPRD.
“Kita minta ke Pimpinan agar segera mengandekan pembahasan masalah defisir annggaran ini antara DPRD dan Pemprov Jambi, karena defisit anggaran ini masalah yang krusial untuk kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi Raden Fauzi Fraksi PKS juga menyinggung masalah defisit anggaran ini. Raden mengingatkan ke Pemerintah agar jangan sampai memangkas anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Dalam penyelesaian masalah defisit ini, jangan memangkas program yang langsung berdampak ke masyarakat, silahkan pangkas anggaran lain yang tidak langsung berdampak ke masyarakat karena itu dapat menjadi tolak ukur kegagalan dan berdampak ke masyarakat Jambi itu sendiri,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post