Belum Efektif, BPKP Ingin Pengelolaan Keuangan di Desa Harus Dibenahi

SEKATO.ID | JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat pengelolaan keuangan desa di Indonesia harus dibenahi. Hal Ini lantaran belum efektif.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Raden Suhartono menyebut ketidakefektifan pengelolaan keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset termasuk regulasi penatausahaan.

Lalu, inventarisasi belum dimanfaatkan, hingga belum tersedianya petunjuk teknis atau juknis pengawasan pengelolaan keuangan desa yang komprehensif maupun tematik.

“Hal ini yang harus dipikirkan dan dikerjakan secara kolaboratif agar pengawasan desa bisa efektif,” katanya, Jumat (20/5/2022).

Raden mengatakan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berdampak signifikan pada masyarakat, tak terlepas dari berbagai tantangan.

“Hal ini yang harus dipikirkan dan dikerjakan secara kolaboratif agar pengawasan desa bisa efektif,” ucapnya.

Kantor dan Rumah Kepala Desa Muara Emat Digeledah Kejari Sungai Penuh, Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

DPR Pinta Pengawasan Penggunaan Dana Desa untuk Cegah Kerugian Negara

Bupati Sarolangun Minta Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran

Terkait Kebijakan Menkeu dalam Pengelolaan Dana Desa, Apdesi Ngadu ke DPD RI

Anggota Komisi VIII DPR Desak BPK dan BPKP Audit Utang BNPB pada Pihak Ketiga

Menurutnya, pengawasan desa tidak bisa dikerjakan sendiri diperlukan prinsip pengawasan yang kolaboratif dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2TK).

“Melalui Sistem Informasi Satu Data Desa dapat mendukung kesepakatan bersama dan dashboard desa di pusat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, prinsip pengawasan desa kolaboratif di antaranya, perlu kesepakatan atau mutual understanding, selanjutnya konsensus pengawasan serta menjalin kemitraan pengawas dengan yang diawasi.

Hal ini penting untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan.

BPKP sendiri telah menggagas kolaborasi pengawasan desa.

Diharapkan dengan pengawasan berbasis kolaboratif ini dapat berdampak signifikan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa.

“Untuk memaksimalkan pengawasan perlu dibangun pola dan cara pengawasan yang kolaboratif,” harapnya.

Sumber: okezone.com