SEKATO.ID, JAMBI – Wali Kota Jambi, Maulana, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar pada Rabu (15/1) di Aula Bappeda Kota Jambi.
Rapat ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat implementasi program strategis nasional tersebut di tingkat daerah.
Dalam sesi wawancara, Maulana menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan MBG di Kota Jambi.
Ia menyebutkan, pertemuan tersebut mempertemukan seluruh pihak terkait yang selama ini terlibat langsung di lapangan namun membutuhkan komunikasi yang lebih intensif.
“Hari ini kita mempertemukan seluruh stakeholder, mulai dari BGN melalui koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor penyedia bahan pokok. Program MBG ini membutuhkan orkestrasi kerja sama yang luar biasa,” ujar Maulana.
Maulana menjelaskan, setiap SPPG melibatkan sekitar 47 karyawan, sehingga keberlangsungan program ini juga berdampak langsung pada ekonomi lokal. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan bahan pokok di pasaran yang berpotensi memicu inflasi serta menyulitkan masyarakat.
Selain itu, pembahasan mengenai standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi fokus rapat. Menurutnya, filosofi pelaksanaan MBG perlu didiskusikan secara mendalam agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kearifan lokal Jambi dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang berskala nasional.
“Hari ini semua pihak menyampaikan harapan dan persoalannya. Pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok kecil sesuai isu, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga kondisi riil di lapangan bersama RT dan lurah,” jelasnya.
Pemerintah Kota Jambi menargetkan pada Juni 2026 seluruh dapur MBG dapat beroperasi penuh. Dari 38 dapur yang saat ini sudah berjalan, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 74 dapur aktif. Seiring dengan itu, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dari 94.000 menjadi 274.000 orang, mencakup anak sekolah dan ibu hamil.
Tak hanya itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG akan dibahas secara khusus dalam pertemuan lanjutan.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyambut baik langkah yang diambil Wali Kota Jambi. Menurutnya, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) berada di bawah pemerintah pusat, dampak langsung program MBG sangat dirasakan oleh daerah dan masyarakat.
“Apa yang dilakukan kepala daerah hari ini memang harus dilakukan, karena efeknya langsung ke rakyat yang mereka pimpin,” kata Elviana.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang muncul dalam rapat akan menjadi bahan pikirannya untuk disampaikan kepada Kepala BGN dalam agenda pertemuan DPD keesokan harinya.
Elviana juga menyatakan dukungannya terhadap target Pemerintah Kota Jambi agar seluruh dapur MBG dapat berjalan tanpa kendala pada pertengahan 2026.
“Saya mendukung penuh target Pemkot Jambi, agar dapur-dapur MBG bisa berjalan dengan baik dan tanpa masalah,” tutupnya
(IMG)
Discussion about this post