Pemkot Jambi Libatkan RT dalam Verval Data Kemiskinan, Targetkan 75 Ribu Jiwa Masuk Sistem Digital

SEKATO.ID, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi mulai memperkuat basis data kemiskinan dengan cara yang lebih akurat dan transparan. Seluruh Ketua RT se-Kota Jambi kini dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data fakir miskin yang terintegrasi secara digital.

Langkah ini diawali lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9/2025), yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, dr. Maulana.
Menurut Maulana, keterlibatan RT sangat penting karena mereka menjadi garda terdepan yang mengetahui kondisi warganya secara langsung. “Kami ingin program perlindungan sosial seperti Kartu Bahagia tepat sasaran. Sekarang semua sudah berbasis digital, jadi data lebih cepat, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Saat ini angka kemiskinan di Kota Jambi tercatat 7,73 persen. Jika dihitung, dalam satu RT dengan 200 jiwa penduduk, ada sekitar 24 orang fakir miskin. Data tersebut menjadi acuan utama Pemkot untuk merancang kebijakan sosial yang lebih tepat guna.
Nantinya, data dari hasil verval akan diintegrasikan ke dalam ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi).

Sistem ini akan menghubungkan berbagai program bantuan, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, layanan kesehatan, hingga intervensi berbasis rumah tangga.

“Kalau dulu banyak bantuan tidak tepat sasaran karena hanya berdasarkan asumsi, sekarang semua bisa diverifikasi secara digital. Tidak ada lagi persepsi, yang ada bukti,” tegas Maulana.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menambahkan bahwa saat ini sudah ada 13 ribu KK yang diverifikasi dari total 342 ribu jiwa penduduk. Artinya, masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang harus dikejar tahun ini.

“Kami tidak hanya mengejar angka, tapi membuat pemeringkatan berdasarkan indikator. RT kami libatkan karena area sangat luas, sementara tenaga verifikator terbatas,” jelas Yunita.

Pemkot Jambi menegaskan, verval data fakir miskin ini bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi untuk kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

(Ara)