SEKATO.ID | JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mewakili pemerintah bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama DPR RI. Yasonna menyatakan siap untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait RUU TPKS tersebut.
“Kami pemerintah sudah sangat siap, nanti kami bahas (RUU TPKS) dengan DPR,” ujar Yasonna usai menghadiri acara Deklarasi Kinerja 2022 Kemenkumham di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).
Yasonna mengakui, belakangan ini memang sempat ada tekanan dari kalangan masyarakat untuk segera mengesahkan RUU TPKS. Sebab, saat ini Indonesia dapat dikatakan sudah memasuki darurat kekerasan seksual. Hal itu seiring maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menimpa kaum hawa dan anak-anak.
“Kita tahu benar perkembangan-perkembangan terakhir, tekanan-tekanan publik dari masyarakat untuk menginginkan agar RUU TPKS dapat kita segera dibahas di DPR,” ujar Yasonna.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan. Menurut Presiden, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama.
“Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers terkait RUU TPKS yang ditayangkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 4 Januari 2022.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memerintahkan Menkumham Yassona Laoly serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Kepala Negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas pemerintah yang menangani RUU tindak pidana kekerasan seksual untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draft RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.
“Sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat masuk ke pokok-pokok substansi, untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual,” tegas Jokowi.
Sumber: okezone.com
Discussion about this post