SEKATO.CO.ID, MUAROJAMBI — DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali rapat paripurna. Kali ini Paripurna beragendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Paripurna ini dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Junaidi didampingi oleh Ahmad Haikal. Dalam kegiatan ini, PJ Bupati Muaro Jambi diwakili oleh asisten Bupati Junaidi.
Pandangan fraksi pertama dibacakan oleh fraksi PDIP yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya Usman Khalik.
Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan banyak hal dan catatan agar pemerintah daerah segera melakukan tindakan terhadap pertumbuhan tumbuhan mereka di lapangan.
Di antaranya terkait dengan P3K. Kata Usman, Pemkab Muaro Jambi harus melakukan upaya maksimal mengajukan proses rekrutmen pegawai ASN naik melalui skema penerimaan P3K maupun CPNS agar kuota penerimaan dapat diisi dengan baik.
Katanya, jangan sampai tenaga pendidik baru dilantik sudah mengundurkan diri karena jauhnya jarak tempat tinggal mereka.
“Jangan sampai mereka yang telah diangkat malah memilih mengundurkan diri karena lokasi tempat tinggal berjauhan dengan lokasi penempatan kerja,” ungkap Usman Khalik.
Selain itu dirinya juga minta kepada pemerintah untuk memastikan keselurunya APBD dengan baik sesuai dengan tupoksi. Menurut temuan di lapangan, beberapa proyek pembangunan fisik telah selesai namun dari hasil pembangunan tersebut belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Misalnya pembangunan box culvers yang telah di selesai dibangun namun belum bisa digunakan oleh masyarakat karena posisi bom yang dibangun berada lebih tinggi dari jalan tanpa disertai adanya penimbunan.
“Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pemerintah agar setiap kegiatan perencanaan pembangunan fisik dapat diselenggarakan secara profesional supaya setiap rupiah yang digeluturkan pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dapat menghasilkan kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maimunah Juru bicara Fraksi demokrat juga memberikan berbagai kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Kata dia, pada APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan (silpa)anggaran sebesar Rp 63,225, hal tersebut merupakan tidak efisiensi anggaran ataukah tingkat penyerapan anggaran yang tidak optimal. Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat meminta agar PJ Bupati untuk mengevaluasi terhadap seluruh pengguna anggaran yang selalu menyumbangkan Silpa terbesar setiap tahunnya.
“Kami juga mohon untuk menerangkan silpa tersebut berasal dari kegiatan mana dan OPD mana saja,” kata Siti Maimunah.
Terpisah, Asisten Bupati Junaidi menyebut jika Pemkab Kabupaten Muaro Jambi akan berupaya untuk menindaklanjuti kritikan dari anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan akan disampaikan dengan laporan tertulis.
“Kita pelajari dan akan kita berikan penjelasan terhadap pertanyaan dari dewan,” ungkap Junaidi. (*)
Discussion about this post