SEKATO.ID – Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengkritik wacana pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri. Menurutnya, jika benar-benar mendukung kalangan petani dalam negeri maka pemerintah harus menghapus sistem kuota impor beras. Ia menilai impor beras akan memberi kemiskinan pada petani. Hal itu diungkapkan Rizal melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal, Kamis (17/3).
“Kalo betul-betul pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani),” tulisnya.
Rizal mengatakan, impor beras bisa diganti dengan sistem tarif. Sehingga, negara nantinya akan mendapat tambahan penerimaan sekaligus kalangan petani terlindungi.
“Diganti dengan sistim tarif (negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi !). Ndak ruwet, tapi kalau doyannya selfi-selfi doang dengan petani yo ambyar,” kata Rizal.
Ia menyinggung berapa jajaran menteri yang diduga mendukung kebijakan itu. Dua menteri tersebut adalah Mentri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Kedua menteri ini sama-sama punya jejak di Partai Golkar.
Rizal menuturkan, kebijakan impor dengan sebutan ‘perampokan lewat kebijakan‘.
“Memang yang terlatih dapatkan Rp besar dari rente impor dari dulu ya Mentri-mentri Golkar atau Mentri ex Golkar. “Perampokan lewat kebijakan“ itu sangat memiskinkan petani padi, tebu, bawang dan penambak garam,” tulisnya.
Ia bahkan juga menyentil Presiden Joko Widodo.
“Yang luarbiasa @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti sambil selfi-selfi petani,” lanjutnya.
Bulog: Tidak Ada Pembahasan Impor Beras Saat Rapat Koordinasi
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengungkapkan, saat rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras. Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.
Ia juga mengatakan, isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga petani gabah. Sebab, hal itu diketahui saat memasuki masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.
“Ini ada panen, berarti ada benturan produksi dalam negeri dengan impor. Ini baru diumumkan saja sekarang dampaknya di lapangan harga di petani sudah turun, ” ujar dia.
Alasan Kementerian Perekonomian Diperintahkan Impor Beras
Dikutip dari kompas.com, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka mengamankan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik.
Menurut dia, persediaan pangan yang cukup mampu membantu kinerja perekonomian nasional. Hal itu yang menjadi dasar Airlangga Hartanto memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras.
“Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau. Oleh karena itu, Bulog harus (memiliki persediaan) cukup agar dapat mengalirkan ke daerah- daerah tersebut,” tutur Musdhalifah.
Ia menggarisbawahi, angka 1 juta ton alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya. Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.
Mendag Angkat Bicara Wacana Impor Beras dan Iron Stock Bulog
Keputusan wacana impor beras 1 juta ton yang dilakukan Mentri Perdagangan menuai kritik. Muhammad Lutfi angkat bicara, menurutnya, langkah ini untuk menjaga stok beras di gudang Bulog.
“Saya sebagai Mentri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga,” jelas Mendag saat konferensi pers daring, Senin (15/3).
Mendag menegaskan bahwa jumlah iron stock mengikuti angka ramalan seperti yang kemarin disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
“BPS memperkirakan kita akan sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Perkiraannya itu adalah 31,33 juta ton beras,” tuturnya.
Sisi lain yang perlu diperhatikan, yakni, memastikan harga tetap stabil di tengah masyarakat.
“Kita juga lihat dari harga, kalau misalnya angka ramalannya bagus, tetapi harganya naik terus, berarti mengharuskan intervensi dari pemerintah. Kemudian juga adanya penugasan khusus, misalnya pengadaan beras untuk operasi pasar. Itu supaya disuplai oleh Bulog,” tuturnya.
Mendag Lutfi menambahkan bahwa, impor 1 juta ton beras merupakan wacana pemerintah dan belum pasti realisasi angkanya sesuai. Dirinya berkata jumlah impor mengikuti koefisien dari beberapa unsur termasuk iron stock tadi.
“Saya mau kasih contoh tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk impor demi iron stock Bulog setidaknya 500 ribu ton. Namun faktanya yang diimpor tidak ada, kenapa? karena yang terjadi penyerapan dari pertani tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk impor,” urai mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.
Mendag Lutfi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki strategi yang tidak boleh didikte dan dipojokkan oleh pedagang. Tujuannya agar menjaga harga beras tetap stabil, bukan untuk merusak harga jual para petani.
Discussion about this post