Pemkot Jambi Perkuat Kapasitas ASN dalam HAM, Maulana: “Kalau HAM Dipahami, Semua Akan Saling Menghargai

SEKATO.ID, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, MKM, menegaskan pentingnya pemahaman hak asasi manusia (HAM) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Maulana dalam sesi wawancara usai membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, pada Senin (27/10).

“Pelatihan ini diinisiasi oleh Kantor Wilayah HAM Provinsi Jambi untuk seluruh ASN kita. Hari ini ada sekitar seribu ASN yang ikut, atau sekitar 10 persen dari total ASN Pemkot Jambi yang berjumlah kurang lebih 10 ribu orang,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas dalam RPJMD Kota Jambi, yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi seluruh warga. “Dalam RPJMD, semua program prioritas pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi manusia seluruh masyarakat Kota Jambi,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil HAM Jambi atas inisiasi kegiatan tersebut. “Kami dari Pemerintah Kota Jambi sangat berterima kasih kepada Kakanwil HAM Jambi. Bahkan kalau ada program lanjutan, kami siap melibatkan seluruh 10 ribu ASN agar semuanya mendapatkan penguatan dan benar-benar memahami HAM dalam pelayanan publik,” katanya.
Menurutnya, pemahaman HAM penting agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan masyarakat.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati. Semua diberikan sesuai tanggung jawab masing-masing. Kalau HAM dipahami dengan baik, semua akan saling menghargai. Karena di dalam HAM kita, ada HAM orang lain,” tegas Maulana.
Ia mencontohkan, pelanggaran HAM bisa terjadi dalam hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari.

“Misalnya seseorang berjualan di pinggir jalan, tapi sampai mengganggu pengguna jalan lain. Itu artinya hak orang lain dilanggar, meskipun dia juga menjalankan haknya untuk berdagang,” jelasnya.

Terkait pembinaan, Maulana mengatakan Pemkot Jambi akan memulai dari teguran tertulis bertahap bagi ASN yang terbukti melanggar prinsip HAM. “Kalau ada pelanggaran, tentu pembinaan dilakukan mulai dari teguran pertama, kedua, hingga ketiga. Namun kalau ada pelanggaran HAM berat, nanti Kakanwil HAM akan mengambil tindakan. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi,” ujarnya.

Ia berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang adil, setara, dan menghargai hak setiap warga. “Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,” tutup Maulana.

(Ara)