SEKATO.ID, JAKARTA – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menghadiri acara peluncuran SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang digelar pada Kamis (17/04) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Acara ini menjadi Zomentum penting dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sebagai langkah strategis mendukung implementasi SP2D Online. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana mulai dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD).
Sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. Seluruh bank ini telah melalui uji coba sistem dan memenuhi kesiapan teknis yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
Dr. Maulana menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang diambil pemerintah pusat ini. “Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI sangat relevan dengan komitmen kami di Kota Jambi untuk terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami siap mendukung dan mengimplementasikan SP2D Online secara maksimal,” ujarnya.
Peluncuran SP2D Online ini merupakan bagian dari aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang sejak 2019 telah mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sejak SIPD RI ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional pada 2023 dan mulai diwajibkan bagi 546 pemerintah daerah pada 2024, sistem ini menjadi tulang punggung dalam proses perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah.
Kolaborasi antara Kemendagri, Asbanda, dan pemerintah daerah juga menjadi simbol sinergi lintas sektor yang penting dalam transformasi pemerintahan yang bersih dan modern. Wali Kota Jambi menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah daerah dan BPD untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini secara menyeluruh.
“Dengan sistem SP2D Online, kami optimistis hambatan dalam pencairan dana bisa diminimalkan, audit menjadi lebih mudah, dan risiko kesalahan administrasi dapat ditekan. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, profesional, dan terpercaya,” tambah Dr. Maulana.
Acara peluncuran ini sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera mengadopsi SP2D Online melalui SIPD RI, demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang digital, efisien, dan berintegritas. (*)
Discussion about this post