Buka Forum Halal 20, Wapres Sampaikan 3 Poin Penting

SEKATO.CO.ID | JAMBI – Potensi besar pasar halal global kian menarik bagi produsen serta pelaku perdagangan antarnegara. Menurut SGIE Report 2022, konsumsi umat muslim dunia pada 2021 menembus 2 triliun dolar AS. Bahkan, pada 2025 diproyeksikan mencapai 2,8 triliun dolar AS. Indonesia pun terus berkomitmen mengembangkan dan memperkuat kerja sama pasar halal global, baik dengan negara-negara anggota G20, maupun negara-negara tujuan ekspor Indonesia lainnya. Untuk itu, diperlukan kerja sama internasional terkait jaminan produk halal, di antaranya melalui Halal 20 (H20).

Melalui forum yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag) ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan 3 poin penting. Pertama, H20 harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia.

“Saya mendorong BPJPH dan para perwakilan lembaga halal luar negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” ujar Wapres dikutip laman resmi Wakil Presiden.

Kedua, Wapres menekankan, kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya. Menurutnya, dengan maraknya pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, ruang perdagangan produk halal semakin terbuka, ditambah lagi dengan potensi penguatan kerja sama pasar halal global.

Untuk itu, Wapres mengapresiasi kerja sama BPJPH dengan pemerintah Lembaga Sertifikasi Halal seperti SFDA Saudi, HAK Turkiye, JAKIM Malaysia, INSO Iran, MUIS Singapura, MUIB Brunei, dan EMSA UEA.

“Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halal secara holistik dan berkelanjutan. Saya harap kerja sama serupa semakin terjalin di banyak negara,” kata Wapres optimis.

Selanjutnya, poin ketiga yang Wapres tekankan yaitu *kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara agar terus diperluas*. Jaminan produk halal, tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga soal teknologi, sumber daya manusia atau SDM, dan sarana prasarana.

“Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif, dan berdaya saing, kerja sama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antarlembaga, maupun antarnegara,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan baik pada penyelenggaraan H20. Ia berharap, forum ini menjadi media bertukar pengetahuan, sarana diskusi yang produktif, serta menghasilkan berbagai kesepakatan, kerja sama, dan program yang konkret, baik dalam penyelenggaraan jaminan halal antarnegara anggota G20 maupun negara lainnya.

“Kegiatan ini sepatutnya juga menjadi momentum untuk mewujudkan kemitraan halal global demi masa depan yang berkelanjutan,” harap Wapres.

“Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, Pembukaan Halal 20 saya nyatakan diresmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, H20 ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun kemitraan halal global.

“Hal ini sejalan dengan prakarsa kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub untuk pasar, industri, dan ekosistem halal pada 2024. Kebijakan ini dimaksudkan menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan mimpi Indonesia Maju,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BPJPH Aqil Irham menyampaikan, puncak acara internasional H20 ini, BPJPH meluncurkan A Brief Report Magazine on Halal Paradigm Shift bekerja sama dengan Standar Dinar. Sebagaimana arahan Wapres saat berkunjung ke kantor pusat Dinar Standard di Dubai, Indonesia perlu lebih implementatif dan konkrit dalam hal pengembangan Industri dan ekosistem halal Indonesia, salah satunya dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan penelitian halal internasional institusi seperti Standar Dinar.

“Kami percaya acara internasional H20 ini juga dapat menginspirasi dan memberdayakan pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, pengusaha, untuk mengembangkan halal yang dapat ditindaklanjuti, praktis, dan berdampak tinggi strategi pasar, terutama untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi,” kata Aqil.

Mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng K.H. Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, Provinsi Jateng mendapat penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada 2019 sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dari Kementerian Pariwisata RI. Selain itu, Provinsi Jateng terus mendorong industri halal semakin maju dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM.

“Kami telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM khususnya pada sektor makanan dan minuman, dengan total sebanyak 2.144 sertifikasi halal. Kami juga telah memfasilitasi sertifikasi halal sejumlah 284 Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Tengah. Pemprov Jateng juga melakukan pelatihan dan memfasilitasi Juru Sembelih Halal (Juleha), yang saat ini mencapai 40 orang. Untuk meningkatkan kualitas daging potong dan agar halal kita juga mempunyai 21 Rumah Potong yang sudah bersertifikasi halal,” ungkapnya.

Forum Halal 20 (H20) merupakan bagian dari gelaran Presidensi G20 dan berlangsung pada 17 s.d. 19 November 2022. Mengangkat tema “Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future”, H20 dihadiri 279 peserta yang berasal dari 44 negara. Mereka terdiri dari duta besar negara sahabat, perwakilan 104 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), praktisi, ilmuwan, serta pemerhati jaminan produk halal.

Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan A Brief Report Magazine on Halal Paradigm Shift dari Menag kepada Wapres. Selain itu juga telah ditandatangani MoU antara BPJPH dengan HAK Turkiye dan SFDA Saudi. BPJPH juga telah menandatangani MoU dengan UIN Ar Raniry Aceh, Universitas Negeri Padang, Queen of Mall dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Hadir dalam acara ini, Duta Besar Chile Gustavo Ayares, Plt. Walikota Semarang Hevearita Rahayu, Chairman of the Board of Directors Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Turkiye Zafer Soylu, Deputy Chairman of the Religious Council Singaporean Islam (MUIS) Albakri Ahmad, Executive Director of Dinar Standard Mohamed Ali Mechraoui. (*)